Keranjang Belanja

Oops, keranjang belanja Anda kosong!

  • Pusan Buku Pendidikan Terlengkap di Indonesia
Beranda » Fakultas Hukum » Arsip Kategori "Hukum Pidana"

Kategori Hukum Pidana

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK: Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Penjualan Bayi

Buku ini membahas tindak pidana penjualan anak/bayi yang dilakukan oleh pelaku yang masih anak-anak. Materi yang dibahas dalam buku ini terfokus pada tindak pidana penjualan anak, perlindungan hukum bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum, pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan anak/bayi, dan penerapan sanksi pidana kepada anak yang melakukan perbuatan penjualan dan…

Rp 75.000
Tersedia

EFEKTIVITAS REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN DI INDONESIA

Tulisan ini berawal dari sebuah penelitian dilaksanakan di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam pada Tahun 2018. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengantarkan pembaca dalam memahami secara yuridis nomatif maupun secara yuridis sosiologis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang dilaksanakan di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis efektivitas…

Rp 101.000
Tersedia

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Buku ini terkait dengan masalah korupsi dengan penerapan pembuktian terbalik untuk mengembalikan asset negara yang dikorupsi serta menghukum terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

Rp 92.000
Tersedia

AUDIT SEKTOR PUBLIK : Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari APBN/APBD dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara, yang diatur dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung…

Rp 125.000
Tersedia

Misdiagnosis: Malpraktik Medis Atau Kelalaian Medis

Tujuan hukum yang juga bersinggungan dengan negara kesejahteraan sebagai acuan kekinian bangunan negara hukum kontemporer yang dipergunakan menjadi landasan fundamental dalam mewujudkan esensi negara yang hadir terhadap isu-isu strategis rakyat, termasuk hak atas kesehatan, baik dalam hal tenaga kesehatan yang tersedia dan profesional, akses rakyat terhadap fasilitas kesehatan, dan jaminan kesehatan secara lahiriah batiniah bagi…

Rp 100.000
Tersedia

HUKUM KESEHATAN: SEGI-SEGI PERDATA, PIDANA, DAN ADMINISTRASI

Konsep negara hukum sangat terkait dengan fungsi regulator, evaluator, dan eksekutor dalam memastikan pelaksanaan sistem kesehatan nasional yang memenuhi kriteria asas legalitas dalam sebuah negara hukum dan jaminan terhadap hak asasi manusia khususnya hak atas kesehatan serta tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak atas kesehatan.

Rp 100.000
Tersedia

RESTORATIVE JUSTICE DAN PROSPEKNYA TERHADAP PENYELESAIAN KASUS HUKUM KESEHATAN

Gustav Radbruch dikenal dengan gagasan tujuan hukum yangmengungkapkan bahwa validitas adalah kesahan berlaku hukum serta kaitannya dengan nilai-nilai dasar dari hukum. Bahwasanya hukum itu dituntut memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kemanfaatan (zweckmaszigkeit) dan kepastian hukum.

Rp 100.000
Tersedia

Hukum Militer Di Indonesia

Buku ini kita dapat mengetahui bahwasanya terkait dengan lingkup militer memiliki hukum pidananya tersendiri yang diatur secara khusus yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Meskipun memiliki KUHPM tersendiri, apabila anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana…

Rp 91.000
Tersedia

PEMBELAAN TERPAKSA Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Polisi

Pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi memenuhi 2 unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab dan memiliki kesalahan dalam hal ini pemenuhan unsur pidana. Namun terdapat alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana (putusan lepas). Dalam hal ini dituntut perlunya kehati-hatian…

Rp 130.000
Tersedia

Produk yang sangat tepat, pilihan bagus..!

Berhasil ditambahkan ke keranjang belanja
Lanjut Belanja
Checkout
Produk Quick Order

Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak dibawah:

Chat via Whatsapp

Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan customer support kami

Lilik
● online
Lilik
● online
Halo, perkenalkan saya Lilik
baru saja
Ada yang bisa saya bantu?
baru saja