Kategori Hukum dan Masyarakat

Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah entitas sosial yang hidup di bumi Indonesia. Keberadaannya merupakan suatu keuntungan dan menjadi identitas nasional bagi bangsa Indonesia. MHA menjadi suatu kelompok sosial yang sangat memerlukan segenap perlindungan dan penjaminan hukum dalam intenal negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum. Persoalan MHA acap kali juga dikaitkan dengan aspek agraria. Bahwa…

Gustav Radbruch dikenal dengan gagasan tujuan hukum yangmengungkapkan bahwa validitas adalah kesahan berlaku hukum serta kaitannya dengan nilai-nilai dasar dari hukum. Bahwasanya hukum itu dituntut memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kemanfaatan (zweckmaszigkeit) dan kepastian hukum.

Pengambilan informasi (retrieval information) dulunya merupakan kegiatan yang hanya melibatkan beberapa orang, seperti pustakawan, profesi yang berkaitan dengan bidang hukum, dan profesi lain yang serupa. Sekarang dunia telah berubah, dan ratusan juta orang terlibat dalam pengambilan informasi setiap hari ketika mereka menggunakan mesin pencarian web atau pencarian surat elektronik pada kumpulan surat-surat elektronik yang ada….

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang mengadopsi ketentuan fiqih sebagai peraturan hukumnya, termasuk dalam hal hadânah, keduanya menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh utama bagi anak yang belum mumayyiz pasca terjadinya perceraian dan juga sama-sama memberikan hak pilih bagi anak mumayyiz untuk diasuh oleh ayah ataupun ibunya. Namun, baik di Indonesia maupun Malaysia terdapat putusan…

Buku ini berupaya menghadirkan gambaran secara keilmuan teoritis doktrinal serta aspek-aspek praktikal teknis yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu terhadap jabatan Notaris, dengan berbagai pasang surutnya, dan dalam buku ini diupayakan kajian yang berangkat dari perspektif Filsafat Ilmu Hukum dengan muara pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, sehingga dapat diketemukan muara persoalan yang…

Pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi memenuhi 2 unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab dan memiliki kesalahan dalam hal ini pemenuhan unsur pidana. Namun terdapat alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana (putusan lepas). Dalam hal ini dituntut perlunya kehati-hatian…

Merintis bisnis atau mengembangkan bisnis tidak selalu mulus jalannya. Salah satu kendala yang sering dihadapi para pengusaha adalah persoalan modal. Entah itu karena belum ada atau kekurangan modal usaha. Tabungan tidak cukup untuk menjalankan bisnis, sehingga membutuhkan sokongan dana. Modal usaha seharusnya tak perlu menjadi hambatan pengusaha. Terlebih saat ini, banyak alternatif untuk mendapatkan modal…