LEGALITAS DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA

Sengketa pajak di tingkat keberatan diputuskan oleh aparatur sipil negara berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas karena kedudukan pengadilan pajak di Indonesia hanya ada di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta.  Penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan adalah untuk mempercepat penyelesaian sengketa pajak, sehingga lebih cepat…

Dalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, di balik berbagai keuntungan tersebut, muncul pula ancaman baru yang disebut dengan tindak pidana informasi teknologi atau yang lebih dikenal sebagai cyber crime. Cyber crime merujuk pada aktivitas kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan…

Buku ini kita dapat mengetahui bahwasanya terkait dengan lingkup militer memiliki hukum pidananya tersendiri yang diatur secara khusus yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Meskipun memiliki KUHPM tersendiri, apabila anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana…

Kesuksesan pelaksanaan pengelolaan pemerintahan desa di lapangan akan lebih sempurna jika diringi dengan kemampuan mengelola administrasi desa secara baik, dan salah satu pengelolaan administrasi pemerintahan desa adalah pengelolaan administrasi penduduk desa. Untuk memudahkan dan membantu para aparatur desa mengelola administrasi kependudukan, maka penulis berketetapan hati untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk buku yang berjudul “Pengelolaan…