- Pusan Buku Pendidikan Terlengkap di Indonesia
click image to preview
activate zoom
Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah di Peradilan Administrasi
Rp 72.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Ilmu Pemerintahan |
Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah di Peradilan Administrasi
Aktifitas pemerintah yang begitu luas dan beragam dalam menjalankan urusan pemerintahan di berbagai bidang, acapkali menimbulkan kerugian begi seseorang atau badan hukum perdata, baik akibat dari tindakan faktual maupun perbuatan melanggar hukum. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui Peradilan Administrasi, dan pada prinsipnya pemerintah dibebani tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi secara proporsional atas dasar putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemerintah dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan ganti rugi, jika aktifitas yang dilakukannya itu dalam rangka untuk kepentingan umum. Sesuai dengan asas “hak milik berfungsi sosial”, yang menunjukkan filosofi bangsa ini bukan individualisme dan bukan pula sosialisme, tetapi keseimbangan, konsepsi kewajiban merelakan (duldplicht) atau pembatasan penggunaan pemilik (belemmering) kiranya sangat relevan untuk dinormakan dalam relasi pemerintah dengan warga negara.
Karya sederhana ini kiranya dapat menjadi sumbangsih bagi bangsa dan negara ini, dapat dimanfaatkan oleh para pejabat dan para hakim PTUN, serta bahan diskusi bagi para mahasiswa dan masyarakat umum.
Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah di Peradilan Administrasi
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 89 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Menciptakan Sebuah Kekuatan Komunikasi Efektif: Unggul Berkomunikasi
Di era Globalisasi yang sekarang ini marak diperbincangkan orang, komunikasi merupakan satu di antara beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya era Globalisasi. Hal ini bisa terjadi karena pesatnya perkembangan komunikasi itu sendiri. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa komunikasi merupakan “penemuan yang revolusioner” di era globalisasi. Hal ini dikarenakan peningkatan teknologi komunikasi yang pesat seperti ditemukannya…
Rp 87.000
HUKUM KEPAILITAN: Karakteristik PKPU sebagai Lembaga Perdamaian
Buku ini berjudul “HUKUM KEPAILITAN: Karakteristik PKPU sebagai Lembaga Perdamaian”, buku ini membahas tentang Lembaga perdamaian PKPU yang pada dasarnya hampir sama dengan lembaga mediasi pada bidang hukum acara perdata. Sehubungan hukum kepailitan adalah hukum yang lex spesialist dan istimewa, maka terdapat perbedaan-perbedaan yang khusus dan istimewa pula. Salah satu keistimewaannya lembaga ini putusanya mempunyai…
Rp 96.000
KEPEMIMPINAN PADA BERBAGAI SEKTOR
Konsep kepemimpinan dan pemimpinan saling berhubungan erat. Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi karena keberhasilan dan kegagalan organisasi banyak ditentukan oleh kepemimpinan di dalamnya. Seorang pemimpin adalah individu yang memiliki superioritas tertentu, memberinya kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain dalam usaha bersama mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan merupakan suatu proses di mana seseorang mempengaruhi…
Rp 450.900
Buku Ajar Ilmu Negara
Buku untuk mata kuliah Ilmu Negara ini dimaksudkan sebagai buku panduan pelaksanaan proses pembelajaran, baik untuk mahasiswa maupun bagi dosen dan tutor, sehingga diharapkan pelaksanaan perkuliahan berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditentukan di dalam buku ini. Substansi meliputi identitas mata kuliah, tim pengajar, deskripsi mata kuliah, organisasi materi, metode dan strategi pembelajaran, tugas-tugas,…
Rp 120.000
Pajak Internasional
Pajak internasional membahas bagaimana pemajakan atas penghasilan orang asing atau perusahaan (badan) asing yang diterima dari Indonesia dan bagaimana pemajakan atas penghasilan orang atau perusahaan (badan) Indonesia atas penghasilan yang diterima dari luar negeri, dengan berdasarkan UU domestik dan UU negara lain serta perjanjian perpajakan (tax treaty). Ruang lingkup pajak internasional sebenarnya cukup luas, meliputi…
Rp 283.900
Pertimbangan Hakim Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadânah Kepada Ayah Perspektif Maslahah Dan Keadilan Gender
Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang mengadopsi ketentuan fiqih sebagai peraturan hukumnya, termasuk dalam hal hadânah, keduanya menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh utama bagi anak yang belum mumayyiz pasca terjadinya perceraian dan juga sama-sama memberikan hak pilih bagi anak mumayyiz untuk diasuh oleh ayah ataupun ibunya. Namun, baik di Indonesia maupun Malaysia terdapat putusan…
Rp 175.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.