POLITIK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pajak internasional membahas bagaimana pemajakan atas penghasilan orang asing atau perusahaan (badan) asing yang diterima dari Indonesia dan bagaimana pemajakan atas penghasilan orang atau perusahaan (badan) Indonesia atas penghasilan yang diterima dari luar negeri, dengan berdasarkan UU domestik dan UU negara lain serta perjanjian perpajakan (tax treaty). Ruang lingkup pajak internasional sebenarnya cukup luas, meliputi…

Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari APBN/APBD dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara, yang diatur dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung…

Dalam tulisan ini, penulis uraikan langkah-langkah ringan yang dapat dilakukan dalam menciptakan iklim kerja yang bebas dari intrik korupsi dengan segala bentuknya di lingkungan kerja organisasi perangkat daerah. Penulis juga berharap, buku ini dapat menjadi salah satu sumber motivasi dan perbendaharaan dalam membangun budaya kerja yang anti terhadap korupsi, sehingga pada masa yang akan datang…

Keistimewaan DIY dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi, dengan demikian mempertahankan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal dari Sri Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sebagai Gubernur dan Sri Paku Alam sebagai Wakil Gubernur melalui penetapan tidak mengubah struktur tata pemerintahan daerah di DIY. Bahwasannya struktur tata pemerintahan daerah…