POLITIK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Buku ini membahas mengenai sistem pelindungan merek. Pelindungan hukum merek di dalamnya terdapat pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum merek, definisi, fungsi dan jenis merek serta membahas mengenai merek-merek apa saja yang tidak dapat didaftar atau yang harus ditolak dan menjabarkan mengenai syarat dan prosedur pendaftaran merek. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan…

Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah entitas sosial yang hidup di bumi Indonesia. Keberadaannya merupakan suatu keuntungan dan menjadi identitas nasional bagi bangsa Indonesia. MHA menjadi suatu kelompok sosial yang sangat memerlukan segenap perlindungan dan penjaminan hukum dalam intenal negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum. Persoalan MHA acap kali juga dikaitkan dengan aspek agraria. Bahwa…

Secara umum, Akta Notaris atau akta autentik, yaitu akta yang pembuatannya dari awal dimulai dari tindakan menghadap sampai pada akhir atau penandatanganan akta itu semuanya tunduk pada aturan-aturan hukum dalam hal ini tunduk pada Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Sebagaimana disebutkan oleh ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi, suatu akta autentik ialah suatu akta yang…

Jadi, dalam melakukan pekerjaan kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mengetahui tentang batasan-batasan yang tidak boleh ia langgar. Apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam berdagang akan ia pahami betul jika ia mengetahui tentang ilmunya.