Mengulik Sinergitas Program Nasional Penguatan Moderasi Beragama Di Kementerian Agama Ri Tahun 2019-2022 (Analisa Kebijakan)

Awalnya, hubungan antara sains (science) dan agama (religion) hanya mengambil dua bentuk, yaitu konflik dan integrasi. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan sains, dan adanya upaya untuk menghindari konflik, banyak pihak yang telah berusaha mencari model hubungan yang dianggap paling sesuai. Gerakan membangun hubungan harmonis antara sains dan agama—dengan penghubung filsafat—telah berkembang pesat sejak tahun 1990-an….

Buku Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan merupakan tulisan yang disarikan penulis berdasarkan pengalaman penulis selama tenaga ahli di ITTO (International Trade Timber Organization) di Kabupaten Humbahas. Buku ini dapat juga digunakan sebagai penunjang mata kuliah Penyuluhan Kehutanan dan Sosiologi Kehutanan. Dengan buku ini diharapkan pembaca mengetahui secara mendasar yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa…

Pandemi Covid-19 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang telah memberikan tekanan dan dampak yang besar pada dunia, termasuk Indonesia. Corona Virus Disease (Covid-19) merupakan virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Penularan penyakit ini dapat terjadi dari pasien positif covid-19 melalui droplet yang keluar saat batuk dan bersin. Adapun cara terbaik untuk mencegah…

Dalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, di balik berbagai keuntungan tersebut, muncul pula ancaman baru yang disebut dengan tindak pidana informasi teknologi atau yang lebih dikenal sebagai cyber crime. Cyber crime merujuk pada aktivitas kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan…

Aktifitas pemerintah yang begitu luas dan beragam dalam menjalankan urusan pemerintahan di berbagai bidang, acapkali menimbulkan kerugian begi seseorang atau badan hukum perdata, baik akibat dari tindakan faktual maupun perbuatan melanggar hukum. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui Peradilan Administrasi, dan pada prinsipnya pemerintah dibebani tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi secara proporsional…