HUKUM PERTANAHAN: Problematika Kehadiran Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Tanah Pasca Perdamaian Helsinki

Dalam era Orde Baru pemerintah mendesain sejarah nasional dalam perspektif militer yang berat sebelah. Seolah-olah Kemerdekaan Indonesia hanya diperoleh lewat perjuangan bersenjata (bambu runcing dan bedil), sedangkan perjuangan politik dan diplomasi yang dipelopori politisi sipil terpinggirkan. Padahal, tentara lahir dari sebuah kebijakan politik sipil! Fakta menunjukkan bahwa organisasi tentara Indonesia didirikan oleh para politisi sipil…

Sengketa pajak di tingkat keberatan diputuskan oleh aparatur sipil negara berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas karena kedudukan pengadilan pajak di Indonesia hanya ada di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta.  Penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan adalah untuk mempercepat penyelesaian sengketa pajak, sehingga lebih cepat…

Dalam tulisan ini, penulis uraikan langkah-langkah ringan yang dapat dilakukan dalam menciptakan iklim kerja yang bebas dari intrik korupsi dengan segala bentuknya di lingkungan kerja organisasi perangkat daerah. Penulis juga berharap, buku ini dapat menjadi salah satu sumber motivasi dan perbendaharaan dalam membangun budaya kerja yang anti terhadap korupsi, sehingga pada masa yang akan datang…