HUKUM KEPAILITAN: Karakteristik Hukum Kepailitan dalam Penegakan Hukum, Hakekat Kepailitan, Subjectum Litis dan Objectum Litis, Pengembanan Teoritis dan Pengembanan Praktis Gugatan Lain-Lain

Dalam negara demokrasi, polisi memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum dan menjaga kamtipmas. Polisi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dari era kolonial, perjuangan revolusi fisik, dan era pasca kemerdekan. Di saat Indonesia memasuki era demokratisasi, peran polisi di Indonesia menjadi meluas dan sangat besar. Peran yang dimiliki oleh suatu institusi baik sipil…

Kajian, deskripsi dan analisa ini direkomendasikan agar penyusunan Raperpres Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat dapat digunakan sebagai landasan dan rujukan yang kokoh secara ilmiah. Dalam rangka memperoleh input material yang lebih luas, diperlukan kegiatan-kegiatan lanjutan yang berjalan secara pararel dengan…

Buku ini berjudul “HUKUM KEPAILITAN: Karakteristik PKPU sebagai Lembaga Perdamaian”, buku ini membahas tentang Lembaga perdamaian PKPU yang pada dasarnya hampir sama dengan lembaga mediasi pada bidang hukum acara perdata. Sehubungan hukum kepailitan adalah hukum yang lex spesialist dan istimewa, maka terdapat perbedaan-perbedaan yang khusus dan istimewa pula. Salah satu keisti­mewa­annya lembaga ini putusanya mempunyai…

Sengketa pajak di tingkat keberatan diputuskan oleh aparatur sipil negara berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas karena kedudukan pengadilan pajak di Indonesia hanya ada di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta.  Penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan adalah untuk mempercepat penyelesaian sengketa pajak, sehingga lebih cepat…