- Pusan Buku Pendidikan Terlengkap di Indonesia
click image to preview
activate zoom
BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI)
Rp 97.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Fakultas Hukum, Hukum, Ilmu Hukum |
BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI)
Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia merupakan mata kuliah dasar yang menjadi pintu masuk bagi mahasiswa untuk memasuki khasanah ilmu hukum lainnya. Oleh karena ia adalah mata kuliah dasar untuk memasuki khasanah mata kuliah hukum Indonesia lainnya, maka keberadaannya menjadi sangat penting dan strategis. Kesalahan dalam memahami dan mempelajari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, akan berdampak pada kebingungan dan ketidaksinkronan seorang mahasiswa dalam mempelajari hukum selanjutnya. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa menulis buku ajar Pengantar Hukum Indonesia tidaklah mudah, dibutuhkan pemahaman yang cukup komprehensif terlebih dahulu tentang hukum dan hukum di Indonesia.
Buku ini dimaksudkan untuk menambah dan melengkapi buku-buku yang sudah terbit lebih dahulu tentang Pengantar Hukum Indonesia. Tentu saja sebagian besar isinya tidak ada yang baru, hanya beberapa bagian penulis tambahkan dan sistimatisir sesuai kebutuhan pengajaran Pengantar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi. Tentu saja banyak kekurangan dan kelemahan dari buku ini baik substansi maupun tehnis-tehnis penulisannya, tetapi semoga bermanfaat dan menguatkan materi Pengantar Ilmu Hukum yang sudah ditulis oleh banyak penulis lainnya.
BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 33 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEKITAR KAWASAN HUTAN
Buku Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan merupakan tulisan yang disarikan penulis berdasarkan pengalaman penulis selama tenaga ahli di ITTO (International Trade Timber Organization) di Kabupaten Humbahas. Buku ini dapat juga digunakan sebagai penunjang mata kuliah Penyuluhan Kehutanan dan Sosiologi Kehutanan. Dengan buku ini diharapkan pembaca mengetahui secara mendasar yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa…
Rp 128.000
HUKUM KEPAILITAN: Karakteristik PKPU sebagai Lembaga Perdamaian
Buku ini berjudul “HUKUM KEPAILITAN: Karakteristik PKPU sebagai Lembaga Perdamaian”, buku ini membahas tentang Lembaga perdamaian PKPU yang pada dasarnya hampir sama dengan lembaga mediasi pada bidang hukum acara perdata. Sehubungan hukum kepailitan adalah hukum yang lex spesialist dan istimewa, maka terdapat perbedaan-perbedaan yang khusus dan istimewa pula. Salah satu keistimewaannya lembaga ini putusanya mempunyai…
Rp 96.000
HUKUM PERKAWINAN BAWAH TANGAN DI INDONESIA
Pada dasarnya, perkawinan bawah tangan di Indonesia hukumnya haram karena menyalahi ketetapan ulil amri yang wajib ditaati zhāhiran wa bāthinan dalam pandangan hukum Islam. Oleh sebab itu, orang yang melakukan perkawinan bawah tangan dianggap berdosa dan berhak untuk dikenakan sanksi. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, poligami bawah tangan di Indonesia tidak dapat dihukumi haram oleh karena terdapat syarat…
Rp 239.000
Hubungan Sipil dan Militer Era Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo/Jokowi yang berlatar belakang sebagai seorang pengusaha mebel, di awal jabatannya sebagai presiden, banyak yang ragu akan kemampuannya dapat mengontrol militer di Indonesia. Pada periode pertama kepemimpinnya Jokowi membuktikan bahwa dirinya dapat mengendalikan militer, meski bukan berlatar belakang militer seperti presiden Indonesia sebelumnya. Keberhasilan Presiden Jokowi dalam mengendalikan militer di Indonesia disebabkan oleh…
Rp 100.000
Aktualisasi Filsafat Ilmu Hukum Pancasila dalam Penguatan dan Pembenahan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu ciri dalam praktik hukum, yakni aspek lawmaking process (pembentukan hukum), pada konteks isu metodologis, naskah akademis, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, reformasi legislasi, reformasi parlemen, bahkan isu kualitas legislasi dan regulasi dalam kerangka pembangunan nasional, menjadi segmen-segmen elementer terhadap kajian pembentukan peraturan perundang-undangan. Penguatan dan pembenahan dalam pembentukan undang-undang merupakan kerangka…
Rp 145.900
Tindak Pidana Informasi Teknologi Cyber Crime
Dalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, di balik berbagai keuntungan tersebut, muncul pula ancaman baru yang disebut dengan tindak pidana informasi teknologi atau yang lebih dikenal sebagai cyber crime. Cyber crime merujuk pada aktivitas kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan…
Rp 100.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.