- Pusan Buku Pendidikan Terlengkap di Indonesia
Hukum Militer Di Indonesia
Rp 91.000Stok | Tersedia |
Kategori | Fakultas Hukum, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Ilmu Hukum |
Hukum Militer Di Indonesia
Buku ini kita dapat mengetahui bahwasanya terkait dengan lingkup militer memiliki hukum pidananya tersendiri yang diatur secara khusus yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Meskipun memiliki KUHPM tersendiri, apabila anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHP maka tetap diberlakukan undang-undang yang dilanggarnya. Hal ini dikarenakan KUHPM sendiri hanya mengatur tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana militer.
Hukum Militer Di Indonesia
Berat | 300 gram |
Kondisi | Baru |
Dilihat | 37 kali |
Diskusi | Belum ada komentar |
ASPEK PELINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG MEREK
Buku ini membahas mengenai sistem pelindungan merek. Pelindungan hukum merek di dalamnya terdapat pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum merek, definisi, fungsi dan jenis merek serta membahas mengenai merek-merek apa saja yang tidak dapat didaftar atau yang harus ditolak dan menjabarkan mengenai syarat dan prosedur pendaftaran merek. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan…
Rp 80.000PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI
Buku ini terkait dengan masalah korupsi dengan penerapan pembuktian terbalik untuk mengembalikan asset negara yang dikorupsi serta menghukum terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.
Rp 92.000MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN ORGANISASI
Dalam tulisan ini, penulis uraikan langkah-langkah ringan yang dapat dilakukan dalam menciptakan iklim kerja yang bebas dari intrik korupsi dengan segala bentuknya di lingkungan kerja organisasi perangkat daerah. Penulis juga berharap, buku ini dapat menjadi salah satu sumber motivasi dan perbendaharaan dalam membangun budaya kerja yang anti terhadap korupsi, sehingga pada masa yang akan datang…
Rp 173.000PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA
Kajian, deskripsi dan analisa ini direkomendasikan agar penyusunan Raperpres Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat dapat digunakan sebagai landasan dan rujukan yang kokoh secara ilmiah. Dalam rangka memperoleh input material yang lebih luas, diperlukan kegiatan-kegiatan lanjutan yang berjalan secara pararel dengan…
Rp 126.000HUKUM PEMILU DAN PERAN KEJAKSAAN RI DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Pemilihan Umum merupakan sarana tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prasyarat utama bagi sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu pemahaman tentang norma-norma kepemiluan penting di pahami tidak hanya oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu tetapi juga oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Banyaknya regulasi terkait pemilu serta lembaga penyelenggara pemilu dengan tugas dan fungsinya masing-masing membutuhkan suatu…
Rp 230.900
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.