- Pusan Buku Pendidikan Terlengkap di Indonesia
click image to preview
activate zoom
Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik
Rp 225.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Fakultas Hukum, Hukum Kenotariatan, Hukum Perdata, Hukum Teknologi Informasi, Ilmu Hukum |
Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik
Secara umum, Akta Notaris atau akta autentik, yaitu akta yang pembuatannya dari awal dimulai dari tindakan menghadap sampai pada akhir atau penandatanganan akta itu semuanya tunduk pada aturan-aturan hukum dalam hal ini tunduk pada Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Sebagaimana disebutkan oleh ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi, suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.
Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 136 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penyelesaian SENGKETA MEDIS Antara Pasien, Dokter Dan Rumah Sakit
Sengketa kesehatan memiliki karakter berbeda dengan sengketa pada umumnya karena tidak hanya berdampak terhadap individu sebagai subjek hukum, tetapi akan berdampak pada profesi yang diemban dan atau Lembaganya. Hubungan dokter-pasien dapat bersifat terapeutik dan perundang-undangan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 29 menyatakan: “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya,…
Rp 112.000
MATERI CIVIC EDUCATION
Gerakan community civic pada tahun 1907 yang dipelopori oleh W.A. Dunn adalah permulaan dan keinginan lebih fungsionalnya pelajaran (mata kuliah) tersebut bagi para peserta didik (siswa dan mahasiswa) dengan menghadapkan mereka pada lingkungan atau kehidupan sehari hari dalam hubungannya dengan ruang lingkup lokal, nasional, maupun internasional.
Rp 99.000
Pertimbangan Hakim Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadânah Kepada Ayah Perspektif Maslahah Dan Keadilan Gender
Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang mengadopsi ketentuan fiqih sebagai peraturan hukumnya, termasuk dalam hal hadânah, keduanya menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh utama bagi anak yang belum mumayyiz pasca terjadinya perceraian dan juga sama-sama memberikan hak pilih bagi anak mumayyiz untuk diasuh oleh ayah ataupun ibunya. Namun, baik di Indonesia maupun Malaysia terdapat putusan…
Rp 175.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.