- Pusan Buku Pendidikan Terlengkap di Indonesia
click image to preview
activate zoom
Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak
Rp 260.900| Stok | Tersedia |
| Kategori | Administrasi Publik, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Perpajakan |
Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak
Sengketa pajak di tingkat keberatan diputuskan oleh aparatur sipil negara berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas karena kedudukan pengadilan pajak di Indonesia hanya ada di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta. Penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan adalah untuk mempercepat penyelesaian sengketa pajak, sehingga lebih cepat memberi kepastian hukum bagi kedua pihak baik wajib pajak maupun fiskus itu sendiri.
Ketentuan penyelesaian sengketa pajak sebagai upaya menyelesaikan sengketa di bidang perpajakan harus mendorong adanya penyelesaian sengketa secara adil, cepat dan murah, dengan memperhatikan perkembangan tehnologi, social dan ekonomi di masyarakat. Dengan adanya perkembangan tehnologi dan kebutuhan akan kecepatan layanan dalam memberikan kepastian hukum, maka ketentuan terkait penyelesaian sengketa pajak perlu untuk terus diperbaharui dengan mengikuti perkembangan jaman.
Model penyelesaian sengketa pajak yang dapat memberikan kebijakan hukum perpajakan nasional dalam penyelesaian sengketa pajak demi terwujudnya kepastian hukum pajak yang berkeadilan dilakukan tanpa melalui proses keberatan tetapi langsung dilakukan oleh pengadilan pajak. Untuk mengurangi jumlah sengketa, pemeriksaan dilakukan dengan lebih selektif dan ada proses quality assurance dalam tahapan pemeriksaan.
Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 25 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Buku Pembelajaran Contract Drafting
Penyusunan buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman pembelajaran dalam mata ajar Contract Drafting di lingkungan akademik. Bahasan buku: Bab 1 : KONTRAK PERJANJIAN DAN PERIKATAN Bab 2 : CASSIE, DELEGASI, SUBROGASI DAN NOVASI Bab 3 : ANEKA PERIKATAN Bab 4 : ANATOMI KONTRAK Bab 5 : PENAFSIRAN PERJANJIAN
Rp 111.000
HUKUM KEPAILITAN: Karakteristik PKPU sebagai Lembaga Perdamaian
Buku ini berjudul “HUKUM KEPAILITAN: Karakteristik PKPU sebagai Lembaga Perdamaian”, buku ini membahas tentang Lembaga perdamaian PKPU yang pada dasarnya hampir sama dengan lembaga mediasi pada bidang hukum acara perdata. Sehubungan hukum kepailitan adalah hukum yang lex spesialist dan istimewa, maka terdapat perbedaan-perbedaan yang khusus dan istimewa pula. Salah satu keistimewaannya lembaga ini putusanya mempunyai…
Rp 96.000
Model Penelitian Kebijakan Tohardi (MPKT)
Model MPKT adalah analisis kebijakan yang dilakukan bersama-sama dengan pengambil kebijakan dan masyarakat pengguna kebijakan (stakeholders), dengan demikian selain meringankan beban kerja peneliti kebijakan, juga hasil analisis akan lebih akurat karena yang ikut menganalisis adalah mereka yang akan menggunakan kebijakan tersebut. Waktu yang diperlukan oleh peneliti kebijakan yang menggunakan Model MPKT ini relatif lebih singkat,…
Rp 275.000
HUKUM PERKAWINAN BAWAH TANGAN DI INDONESIA
Pada dasarnya, perkawinan bawah tangan di Indonesia hukumnya haram karena menyalahi ketetapan ulil amri yang wajib ditaati zhāhiran wa bāthinan dalam pandangan hukum Islam. Oleh sebab itu, orang yang melakukan perkawinan bawah tangan dianggap berdosa dan berhak untuk dikenakan sanksi. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, poligami bawah tangan di Indonesia tidak dapat dihukumi haram oleh karena terdapat syarat…
Rp 239.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.